Sistem
Perekonomian Indonesia Pada Pemerintahan SBY
A. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I Era
Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kala (2004-2009)
Langkah
Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah
bagian dari kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam
membangun bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa
lalu. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong
memiliki karakteristik sebagai berikut:
Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.
Kabinet
Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi
Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II .kabinet Indonesia bersatu jilid I
yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa
(2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem
pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid
II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr. Boediono
yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014) .
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu
mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan
ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim
investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit
pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes,
investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini
mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan
bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Selain itu, pada
periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan
untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas.
Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan
meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Pada pertengahan bulan
Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2
miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti
agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk
berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa
kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah
penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05
juta jiwa pada bulan Maret 2006.
Hal ini disebabkan
karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector
riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga
kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu,
birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi
belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi,
di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di
lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Namun, selama masa
pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya.
Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.
Sejak tahun 2005-2009,
inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi
6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi
pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro
environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1
juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir
sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5
tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong
pertumbuhan PDB.
Imbas dari pertumbuhan PDB
yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek
pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak
membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY
hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI,
percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara
maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500,
dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun
B.
Sistem Perekonomian pada masa pemerintahan SBY-boediyono ( 2009-2014)
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa
pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik, pertumbuhan ekonomi
Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca
krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti, perekonomian
Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial
yang terjadi di zona Eropa.
Kinerja
perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan
kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang,
apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah
membuktikan mampu bertahan.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global
berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian
Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil
mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan
kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia.
Namun setelah beberapa tahun berada dalam
kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan
kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih
tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh
lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas
ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Dari berbagai kasus yang kita ketahui
tentang perekonomian di Indonesia sejak Orde Lama hingga sekarang, dapat di
simpulkan bahwa keadaan ekonomi negara kita mengalami jatuh bangun. Negara kita
bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat di katakan berhasil adalah ketika
pemerintahan Soeharto pada masa orde lama. Akan tetapi lambat laun ,
perekonomian bangsa kita mengalami gejolak, hal ini dapat dilihat dari :
- Kemiskinan di negara kita semakin meningkat.
- Pengangguran yang semakin meningkat karena lapangan pekerjaan lebih sedikit di bandingka dengan angkatan kerja.
- Maisih ada anak-anak yang tidak bisa merasakan pendidikan.
- Semakin meningkatnya para koruptor yang bebas.S
- Maih memiliki hutang ke luar negeri